oleh

Banten Rawan Bencana, 60 Personel BPBD Dibimtek Tangani Pengungsi

BANTENPRO.ID, TANGERANG – Provinsi Banten merupakan salah satu wilayah yang termasuk dalam kategori rawan bencana di Indonesia. Bencana apa saja bisa terjadi di sini. Mulai dari banjir sampai kegagalan nuklir.

Untuk mematangkan kesiapan petugas penanggulangan bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melakukan bimbingan teknis (bimtek) pendampingan personel penanganan pengungsi akibat bencana. Bimtek yang diikuti sebanyak 60 peserta itu digelar selama 5 hari yaitu 5-13 November 2020 di Atria Hotel Serpong.

Peserta berasal dari personel BPBD Provinsi Banten dan Propinsi Sulawesi Tenggara. Bimtek dibuka oleh Deputi Kedaruratan Bencana BNPB Joko Wismoyo.

Dalam arahan dan sambutan Ketua Pelaksana BPBD Provinsi Banten yang dibacakan Darmadi, disebutkan, bencana yang ditakuti yang bisa saja terjadi di Banten di antaranya bencana akibat kegagalan teknologi dengan hadirnya instalasi nuklir dan kimia di Serpong, Kota Tangsel.

Kemudian keberadaan objek vital Bandara Soekarno Hatta serta ribuan pabrik dengan teknologi yang tinggi di Tangerang. Belum lagi ditambah dengan fenomena-fenomena alam seperti tsunami, banjir bandang, termasuk kebakaran.

“Penanganan bencana tidak semudah dalam teori. Berbagai kendala di lapangan akibat terbatasnya personel dan peralatan termasuk minimnya anggaran adalah salah satu faktor kita bergerak lambat dalam melakukan mitigasi bencana. Tapi ini tidak bisa kita jadikan alasan. BPBD selalu dituntut bergerak cepat dan tepat,” ujarnya.

Syahrial, salah satu peserta bimtek perwakilan dari BPBD Kota Tangerang kepada Bantenpro.id menyampaikan kekhawatirannya atas fenomena bencana dalam waktu dekat ini di wilayah Banten.

“Khususnya wilayah Banten dalam periode Desember akan dilangsungkan pilkada serentak di beberapa kabupaten/kota. Dalam masa-masa seperti ini mungkin saja terjadi pergeseran masalah bencana alam menjadi bencana sosial, kekhawatiran digelarnya pilkada serentak di tengah ancaman bencana,” ujarnya.

Menurutnya, proses pilkada pada tahapan pemungutan dan perhitungan suara jika dilaksanakan saat bencana terjadi maka perlu ekstra perhatian. Bukan saja dari KPU dan Bawaslu kabupaten/kota sebagai penyelenggara. Tapi perlu menjadi perhatian semua pihak.

“Sebab ada sisi politik dan sisi kemanusiaan yang harus diselamatkan,” kata Syahrial. (mst/bpro)