oleh

Melihat Protokol Kesehatan di TPS Pilkada Kota Tangsel

BANTENPRO.ID, TANGERANG – Protokol kesehatan dipraktikkan cukup ketat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Pilkada Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Seperti yang terlihat di TPS 16 Kampung Perigi, Kelurahan Lengkong Karya, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangsel, Rabu (09/12/2020).

Pantauan bantenpro.id, terlihat calon pemilih diwajibkan mencuci tangan dengan sabun dan kucuran air sebelum masuk ke dalam TPS. Lalu, setelah itu, para pemilih wajib menggunakan sarung tangan plastik di tangan kanannya untuk memegang paku pencoblosan. Petugas TPS juga mengukur suhu tubuh.

Setelah itu, pemilih diperbolehkan masuk dan menunggu di bangku berjarak yang sudah disediakan. Bilik suara yang disediakan pun berjarak 1 sampai 1.5 meter.

Setelah masuk dari bilik suara, pemilih harus membuang sendiri sarung tangan plastik di tempat sampah yang sudah disediakan. Dan seluruh petugas TPS juga mengenakan masker, faceshield dan sarung tangan.

Ketua TPS 16 Hidayat Sudrajat mengatakan tidak ada hambatan dalam pelaksanaan Pilkada di TPS 16. “Kalau di sini sih nggak ada hambatan apa-apa, cuma agak beda dengan tahun-tahun kemarin. Kalau sekarang kan kita harus fokus dengan protokol kesehatan,” ujar Hidayat.

Dan sejauh proses pelaksanaan pemungutan suara di TPS 16, tidak ada satu pun warga yang masuk ke dalam bilik khusus yang disediakan bagi pemilih dengan suhu badan di atas 37 derajat Celcius.

Menurut Gilang, warga yang mencoblos di TPS 16, penerapan protokol kesehatan di TPS 16 sudah sesuai dengan anjuran. “Yang paling pertama kita disediakan tempat mencuci tangan, yang kedua kita disediakan sarung tangan, kalau masker dan pulpen kita bawa sendiri, kalau di sini sih saya rasa sudah mengikuti anjuran protokol kesehatan,” ujar Gilang.

Meski sudah sesuai dengan anjuran protokol kesehatan, ada beberapa warga yang masih khawatir terkait pelaksaan pilkada di tengah pandemi Covid-19 ini.

Joko Handoko, warga yang usai mencoblos di TPS 16 menyampaikan kekhawatirannya. “Kekhawatiran pasti ada ya, cuma kembali lagi yang namanya negara demokrasi kita berhak menentukan kepala daerah, kalau tanpa kehadiran kita kan bisa menimbulkan celah adanya manipulasi politik,” ujar Joko. (mst/bpro)