oleh

KPK Soroti Persoalan Situ di Banten, Pemda Diminta Urus Sertifikatnya

BANTENPRO.ID, SERANG – Persoalan silang kewenangan pengelolaan situ-situ di Provinsi Banten menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus berupaya mendorong pemerintah daerah untuk melakukan penyelamatan aset-aset daerah diantaranya adalah melakukan sertifikasi situ.

“Di Banten itu ada sekitar 137 situ. Sementara yang harus diselamatkan masih ada 135 situ lagi karena yang dua sudah disertifikasi,” kata Kordinator Wilayah II KPK Asep Rahmat Suwanda usai rapat kordinasi pencegahan korupsi dengan Pemprov Banten di Serang, Rabu (06/01/2021) seperti dikutip dari Kantor Berita Antara.

Asep mengatakan, Pemerintah Provinsi Banten dinilai berhasil dalam upaya melakukan penyelamatan aset situ dengan disertifikasikan. Sudah ada dua situ yang berhasil disertifikasi oleh Pemprov Banten yakni Situ Sindangheula dan Situ Palayangan.

“Ini untuk pertama kali di Indonesia. Banten sudah berhasil mensertifikatkan Situ Sindang Heula dan Palayangan,” kata Asep didampingi inspektur Provinsi Banten Kusmayadi dan Kepala DInas Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah (DPKAD) Provinsi Banten Rina Dewiyanti..

Asep mengatakan, ini merupakan langkah awal yang sangat baik agar bisa dilakukan untuk situ-situ lainnya. Bahkan pihaknya untuk ke depan akan mencanangkan gerakan nasional penyelamatan Situ di Indonesia dengan diawali di Banten.

Menurut Asep, saat ini di Banten ada sekitar 137 situ yang tersebar di delapan kabupaten/kota di Banten. Kemudian dua situ sudah disertifikasi dan masih ada 135 situ yang harus diselamatkan.

Selain itu, kata dia, secara nasional KPK mendorong adanya penyelamatan aset daerah terutama aset yang bermasalah atau sengketa. KPK sudah berupaya melakukan penyelamatan aset bermasalah dengan total nilai secara nasional mencapai sekitar Rp3 triliun.

“Dari Rp3 triliun ini yang berasal dari wilayah Banten itu sekitar Rp500 miliar aset yang diselamatkan,” kata Asep.

Kemudian selain mendorong sertifikasi aset situ, KPK juga melakukan proses atau mendorong serah terima prasarana dan sarana serta utilitas dari pengembang pemerintah kabupaten/kota. Secara nasional KPK sudah mendorong penyerahan aset itu senilai Rp12 triliun secara nasional. Dari Rp12 triliun itu, Rp2,91 triliun jada di wilayah Banten atau mencapai 25 persen secara nasional. (bpro)

 

Sumber: Antara