oleh

Angket Dukungan Pilkada Beredar di Sekolah, Begini Kata Dinas Pendidikan

bantenpro.id, Pandeglang – Guru-guru di tingkat SD-SMP di Kabupaten Pandeglang dibuat heran dengan angket yang disebar di lingkungan sekolah. Angket itu berisi pertanyaan yang menyinggung soal dukungan untuk Pilkada Pandeglang.

Angket itu disebar dengan lima pertanyaan di Google Form. Pertama, pengisi angket ditanya identitas pekerjaan apakah sebagai kepala TK/PAUD, kepala SD, kepala SMP, guru TK/PAUD, guru SD, guru SMP, operator TK/PAUD, operator SD/SMP, atau tenaga administrasi SD/SMP.

Pertanyaan kedua sampai keempat diisi dengan pilihan di mana alamat tugas berdasarkan kecamatan dan kelurahan/desa dan unit kerja atau sekolah yang menjadi tempat bekerja. Terakhir, pertanyaan soal siapa yang layak memimpin Kabupaten Pandeglang untuk pembangunan 2021-2025.

Di kolom jawaban pertanyaan ini, ada dua jawaban yang harus dipilih yaitu apakah pasangan Irna Narulita-Tanto Warsono Arban atau Thoni Fathoni Mukson-Miftahul Tamamy. Kedua nama itu adalah nama pasangan di Pilkada 2020 yang berdasarkan hasil hitungan di KPU suara terbanyak ada di petahana Irna-Tanto.

Belakangan, seperti diwartakan detikcom Kamis (11/02/2021), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kabupaten Pandeglang mengakui membuat angket pertanyaan untuk guru SD dan SMP yang isi pertanyaannya menyinggung soal calon di Pilkada 2020 lalu. Angket itu dibuat pada Rabu (10/02/2021) dan disebar ke kepala sekolah dan koordinator administrasi (kormin) agar didistribusikan ke guru-guru.

Menurut Sekretaris Dindikbud Kabupaten Pandeglang Sutoto, guru SD dan SMP di wilayahnya memang diminta untuk mengisi angket pertanyaan menyinggung dukungan di Pilkada Pandeglang. Angket dibuat pribadi untuk membuat rencana dan strategi pembangunan.

“Jadi ingin penjajakan saja, ingin tahu. Kita kan ingin membuat renstra ke depan, ingin tahu guru-guru itu terkait dengan pembangunan ke depan ingin seperti apa, apakah sama yang sekarang Intan (Irna-Tanto) udah memimpin tuh masih sesuai nggak,” katanya dikutip bantenpro.id dari detikcom Kamis (11/02/2021).

Selain itu, menurut pengakuannya angket itu dibuat untuk mengetahui keaktifan guru selama proses belajar di rumah. Apakah guru melaksanakan proses belajar mengajar atau tidak. Terkait pertanyaan soal siapa yang layak memimpin Kabupaten Pandeglang untuk pembangunan 2021-2025 dibuat karena selama ini ada pro dan kontra di guru-guru.

“Itu hanya ingin tahu saja sebenarnya sekarang ini kan guru-guru ada di bawah ada pro ke nomor dua nomor satu. Saya ingin tahu, apa sebenarnya pendapat mereka. Gitu, ada pro kontra,” tutur Sutoto.

Pro dan kontra ini, menurut dia, mengganggu suasana dan kondusivitas pembelajaran. Makanya, ia mengambil inisiatif pribadi membuat angket agar tahu apa yang diinginkan oleh para guru.

“Bukan masalah dukung mendukung, nggak ada kaitannya. Memang inisiatif pribadi,” ucap Sutoto.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pandeglang angkat bicara terkait angket dukungan guru di Pilkada 2020 ini. Bawaslu memastikan segera mengambil tindakan dengan menelusuri angket yang tersebar mulai dari grup WhatsApp dan diinstruksikan diisi oleh kepala sekolah dan Kormin (Koordinator Administrasi) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

“Perihal informasi ini, tentu akan kami telusuri dulu seperti apa kasusnya. Karena kalau berbicara kewenangan, tugas kami harusnya sudah selesai setelah pilkada kemarin,” kata Fauzi Ilham, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Pandeglang dikutip bantenpro.id dari detikcom, Kamis (11/02/2021).

Fauzi juga mengaku perlu meneliti informasi ini untuk memastikan motif disebarkannya angket tersebut. Salah satunya, dengan mendatangi Kormin Dindikbud Pandeglang di beberapa kecamatan.

“Ya, nanti kami bisa datang ke beberapa tempat untuk memastikan ini motifnya apa. Untuk perkembangannya, nanti akan kami update lagi seperti apa hasilnya,” ujar Fauzi.

Ketua Bawaslu Pandeglang Ade Mulyadi menyatakan perlu meneliti terlebih dahulu informasi angket tersebut. Ia juga mengaku sudah mendapat arahan dari Bawaslu Banten supaya bisa mengusut isu itu.

“Intinya, informasi ini akan kami teliti dulu. Kalau secara kewenangan memang ini masih belum jelas, tapi kami pastikan akan menggali keterangan dari beberapa pihak untuk mencari motifnya ini seperti apa,” ujarnya. (bpro)

 

Sumber: detikcom