oleh

Kini Ada 857.640 Warga Miskin di Banten Akibat Pandemi Covid-19

bantenpro.id, Serang – Persentase penduduk miskin di Provinsi Banten meningkat akibat pandemi Covid-19, yaitu menjadi 6,63 persen dari total penduduk Banten. Di saat yang sama, garis kemiskinan per September 2020 juga meningkat jika dibandingkan dengan data Maret 2020.

Data kemiskinan terkini di Provinsi Banten diungkapkan oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten Adhi Wiriana, dikutip bantenpro.id, Selasa (16/2/2020). Laporan kemiskinan dilakukan dua kali dalam satu tahun. Kali ini adalah laporan berbasis pencacahan yang dilaksanakan pada September 2020 atau enam bulan pandemi Covid-19 melanda Banten dan Indonesia.

Jumlah penduduk miskin di Banten adalah 6,63 persen atau setara dengan 857.640 orang. Sebelumnya, ketika BPS Banten melakukan pencacahan Maret 2020, jumlah penduduk miskin adalah 775.990 orang. Itu artinya terjadi penambahan warga miskin sebanyak 81.650 orang. Penambahan jumlah penduduk miskin ini terjadi paling banyak di perkotaan.

“Peningkatan kemiskinan ini patut diduga salah satu dampak pandemi Covid-19,” kata Kepala BPS Banten Adhi Wiriana dalam konferensi pers yang disampaikan daring di Serang, Senin (15/02/2021).

Adhi mengungkapkan penambahan jumlah paling banyak warga miskin di perkotaan karena wilayah Banten didominasi oleh sektor industri khususnya di Tangerang Raya, Cilegon dan Serang. Di perkotaan, jumlah penambahannya mencapai 67,31 ribu orang. Ini jauh berbeda dibandingkan penambahan warga miskin di desa di angka 14 ribu lebih.

“Wilayah perkotaan lebih terdampak pandemi dibanding desa, dan ini dinyatakan persentase penduduk miskin kota lebih banyak di desa karena di desa lebih mengandalkan pertanian,” ujarnya.

Angka total 857 ribu lebih penduduk miskin ini juga adalah kemunduran dalam upaya pengentasan kemiskinan. Angka ini katanya mundur belasan tahun ke belakang di mana pada 2007 jumlah penduduk miskin waktu itu juga mencapai 800 ribu lebih.

“Ini menandakan dampak Covid-19 signifikan karena meningkat kembali seperti tahun 2007 lalu,” ucap Adhi.

Menurut dia, justru komoditi yang paling banyak berpengaruh menyumbang kemiskinan di kota malah rokok kretek filter. Sedangkan di desa yang paling banyak berpengaruh adalah beras dan kedua rokok.

“Selama ini pada umumnya baik di kota dan pedesaan komoditi (penyumbang) biasanya beras. Di September 2020 ini kebanyakan orang di bawah kemiskinan membelanjakan uang untuk rokok kretek,” tutur Adhi.

Masalah Teknis

Melansir Kompas, Senin (15/02/2021), Koordinator Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia yang merupakan bagian dari Koalisi Pemantau Bantuan Sosial Indonesia, Dika Moehammad, menjelaskan, intervensi yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah sejauh ini ialah memberikan bantuan sosial (bansos) dan stimulus fiskal. Bansos berupa bantuan reguler yang rutin diberikan kepada penerima, antara lain Program Keluarga Harapan; bansos tunai (BST); serta bantuan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Kendala teknis masih terjadi di lapangan, seperti data yang tidak sinkron antara fakta dan data Dinas Sosial serta Kementerian Sosial.

”Laporan terus bergulir kepada pemerintah, tetapi pemutakhiran data tidak bisa terjadi dalam 1-2 bulan sehingga keluarga-keluarga miskin tetap harus melewati beberapa bulan tanpa bantuan pemerintah,” ujar Dika.

Setelah itu, keluarga miskin yang didata KPBI umumnya mengaku dibantu oleh kerabat berupa mi instan dan beras. Kadang-kadang, ada kerabat yang mengajak mereka untuk makan siang dan makan malam bersama sebagai balasan warga miskin tersebut membantu membersihkan rumah atau mencuci kendaraan.

”Sejumlah warga miskin masih bekerja. Ada yang menjadi pengemudi ojek daring, pedagang kaki lima, dan buruh cuci. Tapi, penghasilannya berkurang tiga sampai lima kali lipat sebelum pandemi. Misalnya, warga yang bekerja sebagai buruh cuci dulu melayani lima keluarga, sekarang cuma tersisa satu keluarga dan itu pun jarang,” kata Dika.

Kegiatan Produktif

Guru Besar Ekonomi Universitas Tarumanagara, Jakarta, Carunia Mulya Firdausy menjelaskan, bansos dan stimulus memang bukan solusi permanen. Kedua program itu sifatnya membantu meringankan beban masyarakat untuk jangka waktu pendek.

Sejatinya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ataupun APBD tidak akan pernah cukup untuk menjadi tumpuan penyejahteraan rakyat tanpa disokong program-program lain yang lebih sistematis dan permanen.

Menurut dia, sambil terus mengucurkan bansos, juga harus ada pengalokasian anggaran ke penanganan pandemi yang bersifat pencegahan guna menurunkan biaya pengobatan. Selain itu, ada pula stimulus berupa penurunan biaya listrik atau bahan bakar minyak untuk masyarakat miskin.

”Kegiatan produktif agar masyarakat bisa swasembada juga penting. Sejauh ini, pertanian kota umumnya bersifat sporadis dan dilakukan secara mandiri oleh segelintir orang. Jakarta memiliki banyak aset tanah menganggur karena penundaan pembangunan infrastruktur atau hal lainnya. Tanah-tanah ini bisa dimanfaatkan untuk kegiatan produktif warga dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan karena pengoperasiannya terkendali di bawah dampingan pemerintah atau lembaga mitra,” kata Carunia. (bpro)

 

Sumber: BPS Provinsi BantenKompas