oleh

Pergoki Terapis Berpakaian Seksi, Pengelola Panti Pijat Dipanggil dan Izin Terancam Dicabut

bantenpro.id, Tangerang – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) berencana memanggil pengelola panti pijat yang diduga membuka praktik secara sembunyi. Ini mengingat Kota Tangsel saat ini masih melaksanakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP Kota Tangsel Herman menyampaikan, pihaknya berencana memanggil pengelola panti pijat pasca penggerebekan yang dilakukan pada Kamis pekan lalu.

Menurut Herman, saat itu petugas memergoki keberadaan panti pijat di Ruko Imperial Walk, Jalan Jalur Sutera, Serpong Utara itu tetap buka saat PPKM berskala mikro diterapkan.

Sejumlah terapis dipergoki siap melayani tamu dengan pakaian seksi. Oleh karena itu, kata Herman, pihaknya dengan segera akan memanggil pengelola.

“Totalnya ada 8 terapis yang diamankan, mereka saat diamankan sedang memakai pakaian minim. Saat itu langsung kita suruh ganti dan kita periksa dikantor. Sempat kita bawa ke Pasar Rebo, namun karena penuh kita pulangkan. Pengelola akan kita panggil besok Senin pekan depan,” terang Herman seperti diberitakan Antara, Rabu (17/02/2021).‎

Herman menjelaskan panti pijat tersebut telah beroperasi sekitar 2 tahun. Satpol PP juga menerima informasi tempat tersebut dijadikan tempat prostitusi. Pemanggilan terhadap pengelola pun baru dijadwalkan Senin 22 Februari 2021 pekan depan.

“Hari ini kita siapkan surat pemanggilan, jadwalnya Senin depan. Sanksinya itu kalau kedapatan memang membuka usaha prostitusi atau asusila maka bisa kita rekomendasikan untuk dicabut izinnya,” ucapnya.

Sekretaris Dinas Pariwisata Kota Tangsel Heru Agus Santoso, seperti ditulis Antara, menyebut pihaknya belum mengetahui soal adanya razia atas panti pijat oleh Satpol PP Kota Tangsel. Namun jika memang ada pelanggaran, maka sanksi akan dikeluarkan setelah digelar rapat bersama.

“Kami belum tahu ya ada razia di sana, justru baru tahu ini dari wartawan. Tapi nanti kita cek dulu ya. Kalau masalah sanksi, itu tergantung ya karena sifatnya normatif. Jadi nanti diputuskan bersama Satpol PP, DPMPTSP (Perizinan) juga,” katanya.

Menurut Heru, ada jenjang yang harus dilalui sebelum jenis usaha itu benar-benar dicabut izin usahanya. Misalnya, kata dia, melalui teguran 1, 2 dan 3. Diungkapkannya, selama pandemi ini telah ada beberapa usaha hiburan yang ditegur karena nekat terus beroperasi.

“Biasanya kan nanti teguran 1 sampai 3. Kalau selama PSBB ini, ada beberapa yang kita tegur, nggak sampai 10 tempat hiburan. Tapi kalau yang sampai dicabut izinnya itu belum ada, biasanya kalau sudah pelanggarannya berat seperti asusila dan sebagainya bisa saja saja nanti dicabut,” ujarnya. (bpro)

 

Sumber: Antara