Menu

Mode Gelap

Daerah · 10 Nov 2020 14:47 WIB

Banten Rawan Bencana, 60 Personel BPBD Dibimtek Tangani Pengungsi


 Banten Rawan Bencana, 60 Personel BPBD Dibimtek Tangani Pengungsi Perbesar

BANTENPRO.ID, TANGERANG – Provinsi Banten merupakan salah satu wilayah yang termasuk dalam kategori rawan bencana di Indonesia. Bencana apa saja bisa terjadi di sini. Mulai dari banjir sampai kegagalan nuklir.

Untuk mematangkan kesiapan petugas penanggulangan bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melakukan bimbingan teknis (bimtek) pendampingan personel penanganan pengungsi akibat bencana. Bimtek yang diikuti sebanyak 60 peserta itu digelar selama 5 hari yaitu 5-13 November 2020 di Atria Hotel Serpong.

Peserta berasal dari personel BPBD Provinsi Banten dan Propinsi Sulawesi Tenggara. Bimtek dibuka oleh Deputi Kedaruratan Bencana BNPB Joko Wismoyo.

Dalam arahan dan sambutan Ketua Pelaksana BPBD Provinsi Banten yang dibacakan Darmadi, disebutkan, bencana yang ditakuti yang bisa saja terjadi di Banten di antaranya bencana akibat kegagalan teknologi dengan hadirnya instalasi nuklir dan kimia di Serpong, Kota Tangsel.

Kemudian keberadaan objek vital Bandara Soekarno Hatta serta ribuan pabrik dengan teknologi yang tinggi di Tangerang. Belum lagi ditambah dengan fenomena-fenomena alam seperti tsunami, banjir bandang, termasuk kebakaran.

“Penanganan bencana tidak semudah dalam teori. Berbagai kendala di lapangan akibat terbatasnya personel dan peralatan termasuk minimnya anggaran adalah salah satu faktor kita bergerak lambat dalam melakukan mitigasi bencana. Tapi ini tidak bisa kita jadikan alasan. BPBD selalu dituntut bergerak cepat dan tepat,” ujarnya.

Syahrial, salah satu peserta bimtek perwakilan dari BPBD Kota Tangerang kepada Bantenpro.id menyampaikan kekhawatirannya atas fenomena bencana dalam waktu dekat ini di wilayah Banten.

Baca Juga :  Edi Junaedi Tutup Usia saat Rapat Kerja Ulama

“Khususnya wilayah Banten dalam periode Desember akan dilangsungkan pilkada serentak di beberapa kabupaten/kota. Dalam masa-masa seperti ini mungkin saja terjadi pergeseran masalah bencana alam menjadi bencana sosial, kekhawatiran digelarnya pilkada serentak di tengah ancaman bencana,” ujarnya.

Menurutnya, proses pilkada pada tahapan pemungutan dan perhitungan suara jika dilaksanakan saat bencana terjadi maka perlu ekstra perhatian. Bukan saja dari KPU dan Bawaslu kabupaten/kota sebagai penyelenggara. Tapi perlu menjadi perhatian semua pihak.

“Sebab ada sisi politik dan sisi kemanusiaan yang harus diselamatkan,” kata Syahrial. (mst/bpro)

Artikel ini telah dibaca 0 kali

badge-check

Jurnalis

Baca Lainnya

Dishub Kota Tangerang Akui Belum Maksimal Tegakkan Perwal Jam Operasi Truk Tanah

8 Maret 2024 - 21:25 WIB

Mahasiswa Demo Dishub Kota Tangerang soal Operasional Truk Tanah

8 Maret 2024 - 15:16 WIB

Acara Sosialisasi Undian Gratis Berhadiah Dinsos Dianggap Tak Ramah Difabel

7 Maret 2024 - 20:38 WIB

Panduan Undian Berhadiah dan Pengumpulan Dana, Ini Aturan dan Syaratnya

7 Maret 2024 - 20:30 WIB

KPU Kota Tangerang Akhiri Drama Rekapitulasi Suara Pemilu 2024

7 Maret 2024 - 17:03 WIB

Samsat Kalong: Layanan Pajak Inovatif Selama Ramadan di Kota Tangerang

7 Maret 2024 - 15:53 WIB

Trending di Daerah