Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap seorang wali kota diduga terkait suap proyek dan jual beli jabatan. Dia adalah Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi.
Selain Rahmat, penyidik KPK berhasil mengamankan sebanyak 11 orang lainnya termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Bekasi, dan beberapa pihak swasta. Mereka masih berstatus sebagai terperiksa.
Penangkapan Rahmat Effendi dilakukan kemarin (05/01/2021). Dia telah ditetapkan sebagai tersangka suap dan langsung ditahan. KPK juga menyita uang ratusan juta rupiah.
Wakil Presiden Ma’ruf Amin menegaskan bahwa pemerintah pusat telah meminta kepada seluruh kepala daerah bekerja dengan baik dan tak terlibat dalam tindak pidana praktik korupsi.
Hal itu ia sampaikan merespons penyidik KPK yang melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Rahmat Effendi.
“Ya kita minta kepala daerah semua untuk supaya bekerja dengan baik. Jangan sampai alami hal yang seperti itu, jangan sampai terkena KPK,” kata Ma’ruf saat berada di Palu dalam rekaman suara yang diterbitkan Setwapres, dikutip bantenpro.id Kamis (06/01/2021).
Ma’ruf bahkan meminta agar seluruh kepala darah tetap bekerja sesuai aturan dan koridor yang berlaku. Bahkan, ia mengatakan para kepala daerah itu juga telah berkomitmen untuk menjauhi pidana korupsi.
“Ini saya kira sudah ada komitmen dari masing-masing pihak,” ucap Ma’ruf.
Lebih lanjut, Ma’ruf turut mengapresiasi KPK yang terus melaksanakan tugasnya dalam pemberantasan korupsi. Baginya, KPK telah bekerja sesuai dengan yang diamanatkan oleh undang-undang yang berlaku.
“KPK menjalankan tugasnya sesuai dengan fungsi yang diamanatkan oleh undang-undang. Jadi KPK ya sebagai penegak hukum dia menjalankan tugasnya,” kata Ma’ruf. (bpro)
