Kementerian Kesehatan menyebut ada sekitar Rp1,74 triliun klaim biaya penanganan Covid-19 dari rumah sakit yang tidak dapat dibayarkan.
Penyebabnya karena kriteria peserta jaminan Covid-19 tidak sesuai ketentuan, diagnosa penyakit kormobid (komplikasi) tidak sesuai ketentuan dan berkas klaim tidak lengkap. Kemenkes menamainya dengan klaim dispute.
Hal ini disampaikan Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan RI Siti Khalimah dalam konferensi pers virtual, Minggu (13/02/2022).
“Semua akan terbayarkan apabila dokumen-dokumen sudah lengkap dan diterima semua. Yang layak bayar akan kita bayarkan segera tapi kita sangat mengharapkan kerja sama dari rumah sakit,” jelasnya.
Kemenkes mengakui masih ada tunggakan klaim secara keseluruhan senilai Rp25,10 triliun biaya penanganan Covid-19 di rumah sakit. Pihaknya menunggu perbaikan dokumen klaim dan meminta rumah sakit segera melengkapinya.
Dikatakan, pemerintah telah menerima klaim penanganan Covid-19 hingga Rp90,2 triliun dari 1,7 juta kasus sepanjang 2021. Dari jumlah tersebut, sudah terbayarkan sebesar Rp62,68 triliun hingga akhir Desember 2021.
Terkait tunggakan sebesar Rp25,10 triliun, Kemenkes menyebut perlu kerja sama dan kedisiplinan rumah sakit untuk melengkapi dokumen klaim agar bisa segera diproses. Rumah sakit diminta segera mengajukan klaim layanan bulan Desember 2021 sebelum 28 Februari 2022.
Disebutkan juga, ada Rp2,42 triliun klaim yang tidak dapat dibayarkan. Jumlah tersebut mencakup Rp690 miliar klaim kedaluwarsa dan tidak sesuai, serta Rp1,74 triliun dispute yang tidak dapat dibayarkan.
“Sebenarnya pembayaran klaim RS itu kami tidak membedakan antara RS swasta dengan RS pemerintah. Jadi urutan pembayaran yang Rp25 triliun belum dibayarkan itu adalah urutannya dari email yang dikirimkan dari kita oleh BPJS,” jelas Siti. (bpro)
