Pengamat kebijakan publik Yhanu Setyawan berpendapat sosok yang layak dipertimbangkan menjadi Penjabat (Pj) Gubernur Banten adalah anak muda yang progresif dalam mengejar pembangunan di Provinsi Banten.
Menurut Yhanu, tokoh muda selayaknya dipertimbangkan menjadi Pj Gubernur Banten melanjutkan kerja Gubernur Wahidin Halim dan Andika Hazrumy yang akan berakhir pada 12 Mei 2022.
” Pj Gubernur yang progresif dan menguasai permasalahan di daerahnya akan membuat daerah yang dipimpinnya tumbuh menjadi daerah yang semakin dinamis,” kata Yhanu Setyawan seperti dikutip Antara, Rabu (06/04/2022).
Selain itu, Yhanu mengatakan, Pj Gubernur Banten harus cekatan bekerja di lapangan. Ia juga sosok yang terlatih menata dokumen dan tertib mengelola administrasi negara.
Meski demikian, menurut Wakil Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Banten itu, dari kalangan manapun tokoh tersebut tidak jadi masalah, yang paling penting mau kerja keras dan mampu berkolaborasi dengan semua stakeholder dan masyarakat Banten pada umumnya. Yhanu juga menyinggung sosok di kalangan Istana.
“Di lingkaran Kantor Staf Presiden (KSP) lebih bagus. Latar belakang tersebut akan membuat semakin lancar jalur komunikasi pembangunan antara Pj Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah dengan pimpinan negara di Jakarta,” kata dia.
Dia mengakui sejumlah nama digadang-gadang menjadi calon Pj Gubernur Banten. Yakni ada Sekretaris Daerah Provinsi Banten Al Muktabar, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik, Wamen Sekretaris Kabinet Fadlansyah Lubis dan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Bidang Informasi dan Komunikasi Politik Juri Ardiantoro.
Belakangan muncul lagi nama-nama lainnya. Seperti mantan Kepala Polres Serang yang kini sebagai Staf Khusus Kementerian Pariwisata Krisnandi dan mantan Kepala Kejaksaan Negeri Serang/Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Jan S Maringka.
Sementara itu, pengamat politik Universitas Islam Syekh Yusuf (Unis) Adib Miftahul mengatakan, Penjabat (Pj) Gubernur Banten yang dipilih pemerintah pusat nantinya diharapkan merupakan sosok yang mampu menggerakkan organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Provinsi Banten.
Karenanya, Pj Gubernur Banten idealnya memahami karakteristik birokrasi Banten dan masyarakatnya. Sehingga pembangunan bisa berjalan dan didukung masyarakat.
Dia mengatakan, karakteristik masyarakat Banten yang religius juga pasti dipertimbangkan oleh pemerintah pusat.
“Saya kira itu sesuatu yang juga perlu dipertimbangkan. Karena kan dia harus paham juga soal kearifan lokal, paham karakteristik masyarakatnya, dan saya kira itu point penting juga, dua tahun jadi Pj Gubernur Banten itu bukan waktu sebentar,” katanya. (bpro)
