Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan arahan kepada para menterinya agar tidak lagi bicara penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden.
Hal itu disampaikan Jokowi pada sidang kabinet paripurna Selasa, 5 April 2022, yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (06/04/2022).
Sikap Jokowi ini dianggap masih tidak tegas. Mahasiswa berencana menggelar unjukrasa pada 11 April mendatang.
Jokowi mulanya menegur para menterinya untuk sensitif terhadap kesulitan rakyat serta memiliki empati.
“Jelaskan situasi global yang sedang sangat sulit, sampaikan dengan bahasa rakyat dan langkah-langkah yang sudah diambil pemerintah itu apa dalam menghadapi krisis dan inflasi,” kata Jokowi.
Di akhir arahannya, Jokowi meminta para menteri tidak membuat polemik di masyarakat. Larangan itu termasuk soal polemik penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
“Jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan yang kita hadapi,” kata Jokowi.
“Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan. Ndak,” katanya.
Dalam beberapa waktu terakhir, wacana penundaan pemilu hingga perpanjangan masa jabatan presiden memang berulang kali mengemuka. Ada pula menteri yang berkomentar. Presiden Jokowi sendiri sudah menegaskan dia taat konstitusi terkait wacana ini.
Wakil Ketua Komisi II DPR Luqman Hakim mengapresiasi pernyataan Presiden Jokowi yang melarang menterinya berbicara soal penundaan pemilu maupun perpanjangan jabatan presiden. Luqman meminta agar perintah Jokowi dipatuhi kabinetnya.
“Saya tentu berharap perintah Presiden Jokowi itu dipatuhi oleh seluruh anggota-anggota kabinet. Semestinya tidak ada lagi anggota kabinet yang bicara penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden 2027 dan presiden 3 periode,” kata Luqman.
Sementara, dua pekan sudah Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menunggu jawaban Presiden Jokowi untuk menolak penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan tiga periode.
BEM SI belum menerima jawaban, kecuali pernyataan Jokowi ke menteri-menterinya tersebut. BEM SI akan demo menuntut sikap tegas Jokowi, pekan depan.
“Tanggal 11 April 2022, kami akan berunjuk rasa. Itu adalah momen 14 hari setelah waktu kami berikan kepada Presiden untuk menjawab enam tuntutan yang kami berikan, 28 Maret 2022,” kata Koordinator Pusat BEM SI, Kaharuddin, dikutip detikcom, Kamis (07/04/2022).
“Kami butuh jawaban tegas seperti, ‘Saya Joko Widodo selaku Presiden Indonesia menolak penundaan Pemilu 2024 atau masa jabatan tiga periode karena itu sangat menyalahi konstitusi.’,” kata Kaharuddin.
BEM SI mengajak aliansi mahasiswa serta BEM semua universitas berikut himpunan mahasiswa jurusan untuk bergabung dalam demo hari Senin 11 April nanti. Dia menargetkan seribu mahasiswa berunjuk rasa di lingkungan Istana Kepresidenan.
Kaharuddin sendiri adalah mahasiswa Fakultas MIPA dari Universitas Riau yang saat ini tengah berangkat ke Jakarta untuk berkonsolidasi menyiapkan aksi demokratis tersebut.
Mahasiswa-mahasiswa di daerah lain juga diminta melakukan aksi serentak di daerah masing-masing antara 28 sampai 11 April.
“Ini adalah murni gerakan mahasiswa, tidak ada yang menunggangi,” kata Kaharuddin. (bpro)
