Pemerintah Gratiskan Vaksinasi Covid-19, Jokowi yang Pertama Disuntik

BANTENPRO.ID, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan bahwa vaksin Covid-19 bagi masyarakat akan tersedia secara gratis atau tanpa dikenakan biaya sama sekali.

Keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan masukan dari masyarakat sekaligus melakukan perhitungan anggaran keuangan negara.

Hal itu disampaikan Jokowi dalam pernyataannya yang ditayangkan melalui YouTube Sekretariat Presiden, dari Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (16/12/2020).

“Jadi, setelah banyak menerima banyak masukan dari masyarakat dan setelah melakukan kalkulasi ulang, perhitungan ulang, mengenai keuangan negara, dapat saya sampaikan bahwa vaksin Covid-19 untuk masyarakat adalah gratis,” ujarnya.

“Sekali lagi, gratis, tidak dikenakan biaya sama sekali,” kata Jokowi menegaskan.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Jokowi telah menginstruksikan seluruh jajaran Kabinet Indonesia Maju, lembaga, dan pemerintah daerah untuk memprioritaskan program vaksinasi massal pada tahun anggaran 2021.

Jokowi juga telah memerintahkan Kementerian Keuangan untuk memprioritaskan dan merealokasi dari anggaran lain terkait ketersediaan dan vaksinasi secara gratis ini sehingga tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak mendapatkan vaksin.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi sekaligus menegaskan bahwa dirinya sebagai kepala negara akan menjadi penerima vaksin Covid-19 pertama kali. Hal ini untuk menepis keraguan masyarakat akan keamanan vaksin yang disediakan.

“Saya juga ingin tegaskan lagi, nanti saya yang akan menjadi penerima pertama divaksin pertama kali. Hal ini untuk memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada masyarakat bahwa vaksin yang digunakan aman,” tuturnya.

Selain itu, Jokowi tetap mengingatkan seluruh masyarakat untuk terus berdisiplin dalam menjalankan protokol kesehatan dengan mengenakan masker, menjaga jarak aman, dan mencuci tangan secara berkala untuk kebaikan bersama.

“Terakhir, saya ingatkan agar masyarakat untuk terus berdisiplin menjalankan 3M: menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan untuk kebaikan kita semuanya,” ujarnya.

Berapa dana yang dibutuhkan?

Di bagian lain seperti diberitakan BBC News Indonesia Rabu (16/12/2020), Direktur Eksekutif Institute for Development on Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad mengatakan pemerintah masih bisa menggunakan dana sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) tahun 2020 untuk menaggulangi biaya vaksinasi Covid-19, jika dana yang dibutuhkan sekitar Rp55,5 triliun.

Angka itu merujuk pada pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada akhir November lalu untuk penanganan Covid-19, termasuk program vaksinasi.

“Jadi sumber pertama itu menggunakan silpa tahun 2020, terutama di pemerintah pusat kan antara Rp100-150 triliun. Yang kedua juga dari silpa daerah, yang juga sekitar Rp100 triliun. Bayangkan. Itu belum realokasi. Apalagi kalau anggarannya cuman Rp55 triliun, pasti bisa dibayar lunas, tanpa harus mengutak-atik di APBN 2021,” kata Tauhid.

“Kalaupun itu masih dirasakan sulit, saya kira memang kita masih bisa melakukan proses realokasi dari yang kenaikannya paling besar, misalnya Kementerian Pekerjaan Umum itu kan 2021 itu hampir dua kali lipat untuk belanjanya,” tambahnya.

Lebih lagi, Tauhid mengatakan bahwa ada berbagai macam jenis vaksin Covid-19 dengan harga yang berbeda-beda.

Dalam memperkirakan anggaran, ia mengestimasi harga vaksin untuk satu orang adalah sekitar Rp450.000. Pemerintah, lanjutnya, bisa memberi vaksinasi gratis pada sekitar 160 juta orang dengan menggelontorkan sekitar Rp144 triliun.

Dalam hal ini, perkiraan 160 juta adalah yang jumlah yang menjadi prioritas yang harus divaksin dari seluruh penduduk Indonesia, yang mencapai sekitar 260 juta orang.

“Apabila anggarannya lebih besar dari itu, Rp145 triliun atau lebih, maka kita bisa lihat seberapa jauh itu bisa dianggarkan di tahun 2022. Kan kalau kita lihat, 2021, berapa sih vaksin yang bisa disediakan oleh supplier? Kan tidak bisa sampai 320 juta vaksin, asumsinya 160 juta penduduk, pasti kan bertahap,” tutur Tauhid.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan program vaksinasi masih sedang disiapkan.

“Mohon menunggu penjelasan yang lebih teknis ini pada rilis selanjutnya karena masih dalam tahap finalisasi. Pada prinsipnya aksesibilitas masyarakatlah yang utama,” kata Wiku kepada BBC News Indonesia seperti dikutip bantenpro.id, Rabu (16/12/2020). (bpro)