Menu

Mode Gelap

Daerah · 6 Mar 2024 13:46 WIB

LSM Gempar Tuding Foto Maesyal Rasyid Calon Bupati Melanggar Etika


 Foto Maesyal Rasyid berdampingan dengan Maskota bertuliskan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tangerang 2024-2029 bertebaran di media sosial. Perbesar

Foto Maesyal Rasyid berdampingan dengan Maskota bertuliskan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tangerang 2024-2029 bertebaran di media sosial.

TANGERANG, bantenpro.id – Belakangan ini, sejumlah titik kecamatan di Kabupaten Tangerang bertebaran baliho bergambar Moch Maesyal Rasyid, Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang. Foto Maesyal Rasyid berdampingan dengan Maskota bertuliskan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tangerang 2024-2029 juga bertebaran di media sosial.

Meskipun pencalonan Pilkada Kabupaten Tangerang resmi belum diumumkan, pemasangan gambar tersebut memancing polemik karena Maesyal Rasyid masih aktif sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Koordinator LSM Gerakan Elemen Muda Peduli Kabupaten Tangerang (Gempar) Ali Alatas menyatakan, langkah pemasangan baliho dan foto bergambar pejabat yang masih aktif sebagai calon bupati dianggap melanggar etika. Menurut Ali, jika Rasyid mendapat dukungan dan memang yang bersangkutan berniat mencalonkan diri sebagai bupati, seharusnya dia mengundurkan diri sebagai ASN.

Ali Alatas menyoroti Pasal 58 Ayat 3 UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menegaskan bahwa ASN yang mencalonkan diri wajib mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai calon.

“Meskipun belum resmi, pemasangan baliho bergambar sekda bisa dianggap konflik kepentingan,” ujar Ali Alatas.

Baca Juga :  Jadwal Pilkada Serentak: KPU Pastikan Tetap 27 November 2024

Ali Alatas menambahkan bahwa tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan, karena dikhawatirkan pejabat menggunakan fasilitas negara dan memobilisasi ASN serta SKPD atas nama jabatannya.

“Ini nyata sebuah pelanggaran berat yang tidak bisa ditolerir,” kata Ali Alatas.

Lebih lanjut, Ali Alatas merinci Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2018 dan Peraturan KPU No. 3 Tahun 2017 tentang pencalonan, yang mengamanatkan pengunduran diri pejabat sejak ditetapkan sebagai calon.

“Peraturannya jelas, kalau mau maju sebagai calon bupati, harus mundur dulu sebagai sekda. Jangan bawa-bawa nama sekda untuk kampanye,” papar Ali.

Ali Alatas menekankan bahwa Gempar akan melaporkan pelanggaran pemasangan baliho dukungan calon bupati ke Pejabat Bupati jika tidak ditindaklanjuti.

“Pemerintah Kabupaten Tangerang, terutama Satpol PP, harus bertindak tegas untuk menurunkan baliho tersebut. Jika tidak, Gempar tidak akan tinggal diam,” kata Ali Alatas.***

Artikel ini telah dibaca 92 kali

Baca Lainnya

Dishub Kota Tangerang Akui Belum Maksimal Tegakkan Perwal Jam Operasi Truk Tanah

8 Maret 2024 - 21:25 WIB

Mahasiswa Demo Dishub Kota Tangerang soal Operasional Truk Tanah

8 Maret 2024 - 15:16 WIB

Acara Sosialisasi Undian Gratis Berhadiah Dinsos Dianggap Tak Ramah Difabel

7 Maret 2024 - 20:38 WIB

Panduan Undian Berhadiah dan Pengumpulan Dana, Ini Aturan dan Syaratnya

7 Maret 2024 - 20:30 WIB

KPU Kota Tangerang Akhiri Drama Rekapitulasi Suara Pemilu 2024

7 Maret 2024 - 17:03 WIB

Samsat Kalong: Layanan Pajak Inovatif Selama Ramadan di Kota Tangerang

7 Maret 2024 - 15:53 WIB

Trending di Daerah