BANTENPRO.ID, JAKARTA – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menggelar peringatan Hari Ibu ke-92 yang jatuh pada Selasa (22/12/2020). Peringatan digelar secar virtual dan melibatkan 34 pengurus wilayah Partai Gelora se-Indonesia.
Peringatan Hari Ibu Partai Gelora ini juga dihadiri oleh Wali Kota Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany dan Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini.
Keduanya sempat memberikan pandangan mengenai peran perempuan berdaya dan perempuan zaman now dalam memperkuat pembangunan maupun demokrasi.
Ketua Bidang Perempuan Partai Gelora Indonesia Ratih Sanggarwati mengatakan, peringatan Hari Ibu di tengah pandemi Covid-19 ini, diharapkan mendapatkan pengaruh positif bagi peningkatan kualitas hidup, pemenuhan hak dan kemajuan perempuan Indonesia.
“Tak salah jika Partai Gelora mengangkat tema ‘Perempuan Berdaya, Mampu Memperjuangkan hak-haknya’. Kita mendorong semua pemangku kepentingan untuk memberikan perhatian, pengakuan akan pentingnya eksistensi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan,” katanya dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu (23/12/2020).
Ratih menegaskan, setiap perempuan Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki terutama dalam bidang ketenagakerjaan dengan memberikan kesempatan, peluang dan karir yang sama tanpa ada pembedaan.
“Poin lain adalah setiap perempuan berhak untuk mendapatkan kesempatan mengikuti pendidikan, termasuk kesempatan yang sama untuk mendapatkan beasiswa,” katanya.
Namun, yang tak kalah penting, perempuan zaman now, menurut Ratih adalah peran perempuan dalam perkawinan dan keluarga. Yakni tidak boleh ada kawin paksa, perempuan harus diberikan kebebasan dalam menentukan pendampingnya sendiri.
“Perempuan punya hak untuk memilih suaminya secara bebas, dan tidak boleh ada perkawinan paksa. Perkawinan yang dilakukan haruslah berdasarkan persetujuan dari kedua belah pihak,” tegasnya.
Terakhir dalam kehidupan politik, setiap perempuan berhak untuk memilih dan dipilih setelah berhasil terpilih lewat proses yang demokratis.
“Perempuan juga harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah hingga implementasinya,” kata Ratih. (bpro)
