Menu

Mode Gelap

Daerah · 28 Jan 2021 15:15 WIB

Perda Banten Disahkan, Pelanggar Protokol Kesehatan Diancam Pidana


 Perda Banten Disahkan, Pelanggar Protokol Kesehatan Diancam Pidana Perbesar

bantenpro.id, Serang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten telah mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Penanggulangan Covid-19. Pengesahan tersebut berlangsung hari ini, Kamis (28/01/2021).

Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy berharap dengan telah disahkan perda tersebut semua pihak dapat turut serta berkontribusi memutus mata rantai penularan Covid-19.

“Penanganan ini juga melibatkan elemen masyarakat bukan hanya pemerintah baik dunia usaha pelaku usaha dan masyarakat secara umum,” kata Andika seperti dikutip bantenpro.id dari idntimes, Kamis (28/01/2021).

Perda tersebut terdiri atas 13 bab dengan 36 pasal. Selain mengatur langkah kerja penanggulangan wabah virus Covid-19, perda itu juga mengandung regulasi sanksi pidana berupa denda uang hingga kurungan penjara.

Dengan adanya perda ini semua pihak mulai dari pemerintah hingga TNI/Polri bisa memiliki pijakan dalam menentukan kebijakan penanggulangan wabah ini.

“Mengatur kaitan tata kerja pencegahan oleh unsur pemprov dan TNI polri mendisiplinkan masyarakat,” katanya.

Dalam pasal 14, barang siapa yang melanggar protokol kesehatan, tidak mematuhi ketentuan PPKM-PSBB dan menolak dites PCR pasca-kontak dengan pasien COVID-19 akan dikenakan sanksi administratif berupa denda nominal uang paling sedikit Rp300 ribu atau paling banyak Rp3 juta.

Kemudian pada pasal 16 menyebutkan, setiap pengelola usaha yang tidak menyediakan fasilitas protokol kesehatan dan melanggar ketentuan PPKM dan PSBB akan dikenakan pembekuan izin usaha selama 30 hari dan atau pencabutan sementara izin usaha.

Baca Juga :  Pengamat Sarankan Karantina Total, Pemerintah Nafkahi Rakyat

Pada bab 10 pasal 26 dan pasal 27 perda ini pun mengatur ketentuan pidana bagi barang siapa yang mengulangi pelanggaran dengan ancaman denda paling sedikit Rp100 ribu atau paling banyak Rp200 ribu dengan pidana kurungan penjara selama 3 hari.

Sementara, bagi pengelola usaha yang membandel tidak menaati ketentuan aturan pembatasan akan dikenakan denda paling sedikit Rp500 ribu atau paling banyak Rp5 juta dengan pidana kurungan penjara 3 hari

“Sekarang bukan lagi edukasi, denda secara administrasi nominal uang dan pidana,” katanya. (bpro)

Sumber: idntimes

Artikel ini telah dibaca 1 kali

badge-check

Jurnalis

Baca Lainnya

Dishub Kota Tangerang Akui Belum Maksimal Tegakkan Perwal Jam Operasi Truk Tanah

8 Maret 2024 - 21:25 WIB

Mahasiswa Demo Dishub Kota Tangerang soal Operasional Truk Tanah

8 Maret 2024 - 15:16 WIB

Acara Sosialisasi Undian Gratis Berhadiah Dinsos Dianggap Tak Ramah Difabel

7 Maret 2024 - 20:38 WIB

Panduan Undian Berhadiah dan Pengumpulan Dana, Ini Aturan dan Syaratnya

7 Maret 2024 - 20:30 WIB

KPU Kota Tangerang Akhiri Drama Rekapitulasi Suara Pemilu 2024

7 Maret 2024 - 17:03 WIB

Samsat Kalong: Layanan Pajak Inovatif Selama Ramadan di Kota Tangerang

7 Maret 2024 - 15:53 WIB

Trending di Daerah