bantenpro.id, Jakarta – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menggelar konferensi pers di Taman Politik Wisma Proklamasi, Jakarta, Senin (01/02/2021) kemarin. AHY membawa kabar mengejutkan: ada sekelompok orang sedang berupaya mengudetanya sebagai pimpinan partai, termasuk orang luar yang berstatus orang dalam Istana.
Menurut AHY, mereka mencoba membeli dukungan para pimpinan dan kader Partai Demokrat dengan harga tinggi sebagai syarat melancarkan upaya lanjutan, yaitu Kongres Luar Biasa (KLB).
“Pengambilalihan posisi Ketum Partai Demokrat akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024 mendatang,” ujar AHY dikutip bantenpro.id dari Tirto, Selasa (02/02/2021).
AHY lalu mengatakan siap memperjuangkan kekuasaannya dengan cara-cara konstitusional dan berpedoman pada undang-undang.
Ketika mengumumkan ini ia ditemani Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Riefky Harsya, Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Pandjaitan, dan Ketua Mahkamah Partai Nachrowi Ramli.
AHY mengatakan berdasarkan laporan pimpinan dan kader pusat hingga cabang, ada lima orang terlibat sebagai motor gerakan: satu kader aktif, satu sudah enam tahun aktif, satu mantan kader yang sudah sembilan tahun diberhentikan tidak hormat karena korupsi, lalu satu mantan kader yang sudah keluar sejak tiga tahun lalu.
Sementara pihak eksternal yang terlibat, AHY menyebutnya sebagai pejabat tinggi pemerintahan Presiden Joko Widodo. AHY sudah menyurati Jokowi pada Senin pagi untuk mengonfirmasikan keterlibatan anak buahnya tersebut.
AHY tak menyebut siapa orang Istana yang dia maksud. Nama keluar dari Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief melalui akun Twitter pribadinya pada Senin malam.
Andi mengatakan: “Siapa orang dekat Pak Jokowi yang mau mengambilalih kepemimpinan AHY di Demokrat, jawaban saya KSP Moeldoko.”
Selang beberapa jam dari konferensi pers AHY, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko melakukan hal yang sama. Alih-alih membantah tudingan, ia mengakui keterlibatan dalam kudeta tersebut. Satu-satunya yang ia sanggah adalah gerakan ini dikaitkan dengan Jokowi.
“Jangan dikit-dikit Istana dan jangan ganggu Pak Jokowi dalam hal ini. Karena beliau tidak tahu sama sekali dalam hal ini, dalam isu ini. Itu urusan saya, Moeldoko ini, bukan selaku KSP,” ujarnya di Jakarta dikutip bantenpro.id dari Tirto, Selasa (02/02/2021).
Mantan Panglima TNI era SBY ini menjelaskan bahwa awal isu kudeta tersebut berasal dari kunjungan para pihak internal Partai Demokrat ke kediamannya. Mereka mengutarakan situasi terkini Partai Demokrat.
“Saya sebenernya prihatin dengan situasi itu. Karena saya juga bagian dari yang mencintai Demokrat,” ujarnya.
Ia juga berpesan kepada AHY agar menjadi sosok pemimpin yang kuat dan tidak mudah ‘baperan’ (terbawa perasaan) dan tidak gampang terombang-ambing. Moeldoko meminta AHY untuk tidak mengekang anak buahnya bersafari, karena “kalau anak buahnya enggak boleh pergi ke mana-mana, diborgol saja.”
“Berikutnya kalau ada istilah kudeta, ya, itu kudeta dari dalam. Masak kudeta dari luar?” tandasnya.
Senior dan pendiri Partai Demokrat juga buka suara. Melansir Tempo Selasa (02/02/2021), politikus senior Partai Demokrat Ahmad Yahya menyebut bahwa selama ini para senior banyak menerima keluhan akan kepemimpinan AHY.
Pertama, DPP Partai Demokrat di bawah kepemimpinan AHY disebut meminta dan memungut iuran dari setiap anggota fraksi di DPD dan DPC. Menurutnya, hal tersebut menjadi beban tersendiri bagi kader Partai Demokrat di daerah.
Selanjutnya, kata Yahya, DPP Partai Demokrat juga telah mencederai janji dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. DPP Partai Demokrat disebutnya tidak memenuhi biaya operasional sebesar 50 persen sehingga mesin partai tidak berjalan maksimal.
Selain itu, katanya, kader juga mengeluhkan proses pemilihan calon kepala daerah yang diusung di Pilkada Serentak 2020. Proses penentuan pasangan calon kepala daerah di provinsi, kabupaten, kota yang diusulkan oleh Partai Demokrat pada kepemimpinan sebelumnya diserahkan kepada pengurus DPD dan DPC di daerah masing-masing.
Namun, setelah kepemimpinan AHY, sepenuhnya ditarik ke DPP dan tidak memperhatikan usulan daerah.
Kemudian, hasil pilkada juga banyak yang gagal. AHY dianggap tidak cukup mumpuni memimpin partai ke depan dengan tantangan mencapai parlemen threshold 5 persen atau 7 persen.
“Kader Partai Demokrat menginginkan perubahan yang lebih baik ke depan, kembali menjadi partai besar,” ujar Yahya.
Eks Ketua SDM, Indag, dan Perhubungan Partai Demokrat, Yus Sudarso menyebut riak-riak di internal Partai Demokrat yang menginginkan adanya KLB sudah muncul sejak Maret lalu. Menurut Yus, para kader yang resah dengan kepemimpinan AHY ini mengadu kepada para senior.
“Jadi sebenarnya kawan-kawan daerah yang datang berkeluh kesah, bukan sebaliknya (mereka yang didatangi, red),” ujarnya.
Tokoh senior Partai Demokrat HM Darmizal menyebut eks Panglima TNI Moeldoko memang sosok yang baik untuk menjadi pemimpin partai berlambang mercy itu.
“Pak Moeldoko adalah seorang jenderal yang tidak memberikan psikis of barrier, hambatan-hambatan seseorang, kelompok orang untuk bertemu dengan beliau,” kata Darmizal dalam konferensi pers di Kuningan, Jakarta Selatan, dikutip bantenpro.id dari kumparan, Selasa (02/02/2021).
“Pikiran saya pribadi, tokoh seperti ini, berperilaku seperti ini, yang sangat baik untuk menjadi pemimpin Partai Demokrat saat ini dan ke depan, ya itu salah satunya yang berkarakter seperti ini,” tambah eks Wakil Ketua Komisi Pengawas Partai Demokrat itu.
Soal pertemuan dengan Moeldoko yang dikaitkan AHY cs dengan rencana kudeta, Darmizal menganggap hal itu versi AHY dan jajaran DPP saat ini. Ia tak berpandangan demikian.
“Jadi kalau ada pertemuan beliau dengan berbagai pihak, yang kemudian dikonotasikan dengan hal lain, jika itu adalah cerita tentang Partai Demokrat biarlah partai Demokrat sendiri yang menjelaskannya. Karena, kami sebagai senior Partai Demokrat ingin melihat partai ini semakin baik semakin besar,” tegas Darmizal. (bpro)
