bantenpro.id, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) tidak efektif menekan penyebaran Covid-19. Kini, Jokowi meminta pembatasan lebih sempit lagi, berskala mikro.
Arahan itu disampaikan saat rapat terbatas terkait penanganan Covid-19 di Istana Kepresidenan, Rabu (03/02/2021). Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto menyampaikan arahan Jokowi saat rapat.
“Dalam rapat terbatas tadi, arahan Bapak Presiden agar penanganan Covid-19 dilakukan secara lebih efektif dan tentu saja itu dapat dilakukan dengan optimalisasi dengan efektivitas daripada pembatasan kegiatan masyarakat. Dan arahan Bapak Presiden adalah pendekatannya berbasis mikro atau di tingkat lokal, mulai dari tingkat desa, kampung, RT dan RW,” kata Airlangga dalam keterangan persnya dikutip bantenpro.id dari website resmi Sekretariat Kabinet, Rabu (03/02/2021).
Airlangga menuturkan pembatasan itu melibatkan Satuan Tugas Covid-19 dari tingkat pusat hingga tingkat terkecil. Selain itu, penegakan hukum juga perlu dilakukan untuk memastikan kedisiplinan masyarakat.
Untuk itu, Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja, dan TNI/Polri dilibatkan dalam operasi yustisi.
”Bukan hanya untuk penegakan hukum, pelibatan Babinsa dan Bhabinkamtibmas juga untuk tracing (pelacakan kontak erat pasien Covid-19),” kata Airlangga yang didampingi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.
Airlangga memastikan kebutuhan masyarakat akan tetap diperhatikan secara mikro. Pemerintah akan mengkonsentrasikan ke 98 daerah yang saat ini menjalankan PPKM.
Dalam rapat, Jokowi menyampaikan bahwa penanganan Covid-19 tiap negara berbeda. Saat ini, pemerintah menjalankan langkah yang dinilai tepat di Indonesia.
Airlangga mengungkapkan, dari data PPKM, terlihat beberapa provinsi mengalami perbaikan, yaitu Jakarta, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari 98 itu, sebanyak 63 kabupaten/kota masih merah. Ini penurunan dari sebelumnya 92 kabupaten/kota.
“Mobilitas penduduk mengalami penurunan di beberapa sektor. Mobilitas yang masih tinggi di area kerja dan pemukiman sehingga area pemukiman menjadi perhatian,” jelasnya.
Setelah PPKM tahap pertama pada 11-25 Januari 2021, PPKM diperpanjang mulai 26 Januari sampai 8 Februari. Dari PPKM tahap pertama tersebut, Presiden Joko Widodo telah mengakui PPKM tidak efektif. Sebab, mobilitas masyarakat masih tinggi sehingga penambahan laju penularan tetap tinggi.
Tidak efektifnya PPKM, menurut Jokowi, akibat ketidaktegasan dan inkonsistensi dalam penerapannya. ”Saya lihat di implementasinya, kita tidak tegas dan kita tidak konsisten. Ini hanya masalah implementasi. Saya minta betul-betul turun ke lapangan,” kata Jokowi saat memimpin rapat intern, Jumat (29/1/2021) sore, di Istana Kepresidenan Bogor. (bpro)
Sumber: Setkab
Tinggalkan Balasan