Menu

Mode Gelap

Daerah · 6 Mar 2021 15:40 WIB

Tiada Sanksi Bagi yang Belum Terakreditasi


 Tiada Sanksi Bagi yang Belum Terakreditasi Perbesar

bantenpro.id, Tangerang – Kementerian Kesehatan berkomitmen untuk menjaga mutu pelayanan dengan mewajibkan akreditasi kepada semua rumah sakit yang bermitra dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS). Namun di sisi lain, pandemi Covid-19 membuat proses akreditasi rumah sakit menjadi tertunda.

Data yang dipublikasikan Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS), sampai hari ini masih ada 20 rumah sakit di Provinsi Banten yang belum mengantongi akreditasi. Padahal melalui akreditasi, ada pengakuan terhadap mutu pelayanan rumah sakit yang menjamin keselamatan pasien.

Meski belum terakreditasi, pemerintah tak memberikan sanksi apapun. Ini menyusul adanya Surat Edaran Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan yang menunda kegiatan akreditasi rumah sakit untuk mencegah penularan Covid-19. Padahal sebelumnya, rumah sakit yang belum terakreditasi, tak bisa bekerja sama dengan BPJS.

Dalam siaran pers Kementerian Kesehatan, Plt Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Abdul Kadir mengatakan penundaan kegiatan akreditasi dimaksudkan untuk mencegah penularan Covid-19.

“Untuk mencegah terjadinya penularan Covid-19 maka perlu dilakukan upaya bersama mencegah penularan Covid-19, di mana saat ini seluruh rumah sakit sedang bekerja keras dan berkonsentrasi memberikan pelayanan kasus Covid-19,” kata Kadir.

Penundaan kegiatan akreditasi itu ditetapkan melalui surat edaran nomor YM.02.02/VI/3099/2020 tentang Penundaan Kegiatan Akreditasi Rumah Sakit yang ditetapkan pada tanggal 16 Juli 2020.

Surat edaran tersebut ditujukan kepada para kepala dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota, Kepala Pusdokkes Polri, Kepala Puskes TNI, Ketua Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS), dan kepala, direktur utama, direktur rumah sakit di seluruh Indonesia.

Baca Juga :  Bantuan Siap Disalurkan untuk Daerah Dilanda Lonjakan Kasus Covid-19

Dalam surat edaran tersebut dinyatakan kegiatan survei akreditasi rumah sakit untuk ditunda pelaksanaannya.

Kemudian rumah sakit yang masa berlaku sertifikat akreditasinya sudah berakhir, masih tetap berlaku satu tahun setelah bencana non alam penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional dinyatakan dicabut oleh pemerintah.

Selanjutnya kegiatan workshop, pelatihan atau persiapan akreditasi rumah sakit yang mengumpulkan banyak orang agar ditunda untuk mencegah, mengurangi, penyebaran dan melindungi masyarakat dari risiko tertular Covid-19.

Sementara 20 rumah sakit di Banten yang belum mengantongi akreditasi di antaranya 2 rumah sakit milik pemerintah daerah dan 18 rumah sakit swasta. Rumah sakit tersebut tersebar di Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Pandeglang dan Kota Serang. (bpro)

Artikel ini telah dibaca 0 kali

badge-check

Jurnalis

Baca Lainnya

Dishub Kota Tangerang Akui Belum Maksimal Tegakkan Perwal Jam Operasi Truk Tanah

8 Maret 2024 - 21:25 WIB

Mahasiswa Demo Dishub Kota Tangerang soal Operasional Truk Tanah

8 Maret 2024 - 15:16 WIB

Acara Sosialisasi Undian Gratis Berhadiah Dinsos Dianggap Tak Ramah Difabel

7 Maret 2024 - 20:38 WIB

Panduan Undian Berhadiah dan Pengumpulan Dana, Ini Aturan dan Syaratnya

7 Maret 2024 - 20:30 WIB

KPU Kota Tangerang Akhiri Drama Rekapitulasi Suara Pemilu 2024

7 Maret 2024 - 17:03 WIB

Samsat Kalong: Layanan Pajak Inovatif Selama Ramadan di Kota Tangerang

7 Maret 2024 - 15:53 WIB

Trending di Daerah