RS Dicurigai Manipulasi Data Pasien Covid-19 Demi Klaim BPJS

bantenpro.id

bantenpro.id, Jakarta – Anggota parlemen di Senayan mendesak pemerintah membongkar manipulasi data pasien Covid-19. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mencurigai ada praktik pemburuan klaim Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di rumah sakit.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR MH Said Abdullah meminta rumah sakit untuk tidak menjadikan layanan Covid-19 sebagai ajang pemburu rente (rent seeker).

Ia mengatakan, modusnya dengan mengubah pasien negatif Covid-19 menjadi positif untuk mendapat klaim BPJS Kesehatan.

“Untuk itu, saya meminta pemerintah membongkar praktik mafia rumah sakit yang memanfaatkan pandemi Covid-19 untuk mengeruk keuntungan finansial,” kata Said seperti dikutip bantenpro.id dari dpr.go.id pada Selasa (16/03/2021).

Hal tersebut ia ungkapkan karena ia mensinyalir pandemi Covid-19 menjadi sumber bisnis baru bagi rumah sakit. Modus ini dilakukan beberapa rumah sakit demi meraup keuntungan dari dana pertanggungjawaban BPJS Kesehatan.

Padahal, lanjutnya, alokasi anggaran untuk mengatasi pandemi Covid-19 ini sangat cukup. Namun sayang, dalam praktiknya masih ada RS yang memanipulasi data pasien Covid-19.

“Sejak kuartal tiga tahun anggaran 2020 sampai sekarang masih banyak rumah sakit yang main-main dalam input data pasien. Pasien negatif dimasukkan positif agar rumah sakit bisa langsung melakukan tagihan ke BPJS. Ini kan udah gak benar,” katanya.

Dia menegaskan, praktik nakal rumah sakit ini harus segera ditertibkan. Ia mengatakan, banyak cara dan modus dilakukan oleh berbagai rumah sakit untuk mendapatkan tambahan dana dari BPJS Kesehatan. Sehingga, pemerintah harus mengontrol secara ketat manipulasi data pasien Covid-19.

Sejak awal proses pasien masuk rumah sakit harus dikawal aparat penegak hukum (APH). Bahkan, untuk menginput data pasien Covid-19 bisa dilakukan oleh APH juga. Ini penting agar tidak terjadi moral hazard di mana rumah sakit menangguk profit luar biasa karena biaya pasien positif ditanggung oleh pemerintah,” ujarnya.

Said menjelaskan, sebenarnya politik anggaran Covid-19 ini sangat memadai. Hal itu dibuktikan saat pemerintah menaikkan anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) menjadii Rp699,43 triliun pada 2021. Jumlah itu meningkat dari alokasi tahun 2020 sebesar Rp688,33 triliun.

Dari angka tersebut, alokasi untuk anggaran kesehatan sebesar Rp176,3 triliun. Anggaran ini digunakan untuk membiayai program vaksinasi Rp58,18 triliun, diagnostik melalui testing dan tracing Rp9,91 triliun, therapeautic Rp61,94 triliun, insentif pajak kesehatan Rp18,61 triliun, dan penanganan lainnya Rp27,67 triliun.

“Dengan melihat postur anggaran sektor kesehatan yang cukup besar ini, saya minta kenakalan rumah sakit ini disetop,” katanya. (bpro)

 

Sumber: dpr.go.id




Tinggalkan Balasan