bantenpro.id, Jakarta – Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 mencatat rata-rata tingkat keterisian tempat tidur atau Bed Occupancy Rate (BOR) rawat inap dan Intensive Care Unit (ICU) di sejumlah rumah sakit (RS) rujukan pasien terinfeksi Covid-19 Indonesia berada di bawah 70 persen.
Jumlah itu mengalami penurunan dari Januari lalu yang rata-rata BOR RS sempat menyentuh 85 persen ke atas. Namun demikian, jumlah itu relatif masih tinggi, sebab masih melebihi anjuran keterisian tempat tidur yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), sebesar 60 persen.
“Tidak ada satupun provinsi yang tingkat keterisian RS mencapai lebih dari 70 persen atau keterisian tempat tidur RS yang tergolong tinggi,” kata Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito dalam keterangan pers yang disiarkan melalui kanal YouTube BNPB Indonesia dikutip bantenpro.id pada Rabu (17/03/2021).
Tercatat lima provinsi dengan BOR RS tertinggi yakni Kalimantan Selatan dengan tingkat keterisian tempat tidur RS covid-19 yang mencapai 60 persen. Disusul DKI Jakarta 56,4 persen, Banten di urutan ketiga sebesar 55,8 persen, Jawa Barat 54,2 persen dan Kalimantan Tengah 51 persen.
Sementara lima provinsi dengan BOR RS terendah di Indonesia yakni Gorontalo dengan BOR RS mencapai 16 persen. Selanjutnya Maluku dengan 15,5 persen, Sulawesi Tenggara 15,4 persen, lalu Aceh 8,5 persen, dan Sulawesi Barat terkecil dengan 7,4 persen.
Meski begitu, Wiku kembali mengingatkan jika kondisi penurunan BOR RS secara nasional itu tak lantas mengendurkan upaya pemerintah daerah dalam upaya mengendalikan laju penularan virus corona di wilayahnya masing-masing.
“Saya mengingatkan kepada setiap pemerintah daerah untuk jangan lengah dengan pencapaian saat ini, dan terus berupaya melakukan yang terbaik dalam menekan angka keterisian RS sampai menjadi normal,” jelasnya.
Wiku sekaligus mengapresiasi pemerintah daerah yang telah berupaya melakukan kolaborasi gotong royong dengan berbagai golongan dan masyarakat, sehingga mampu menurunkan tingkat keterisian RS di wilayahnya masing-masing.
Wiku mengaku telah melihat perbaikan yang dilakukan pemerintah daerah seperti pemanfaatan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) yang optimal. Selain itu, pemerintah daerah dinilai mampu melakukan modifikasi fasilitas non-RS menjadi ruang isolasi pasien covid-19.
“Upaya tersebut harus dipertahankan, bahkan ditingkatkan kembali,” pesan Wiku. (bpro)
Sumber: BNPB
