Kedai Kopi Jatah KNPI, Dibeli Dispora untuk Pemuda

bantenpro.id

bantenpro.id, Tangerang – Tiga belas unit booth kedai kopi tak kunjung diserahkan kepada calon penerima. Barang yang dibeli menggunakan dana APBD Perubahan tahun 2020 itu hingga hari ini masih teronggok di halaman Gedung Olahraga Koang Pasar Baru, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang.

Pemerintah Kota Tangerang menolak disebut ‘mendiamkan’ booth kedai kopi APBD itu. Meski telah 3 bulan tergeletak, Pemkot menyebut itu bagian dari sebuah proses sebelum diserahkan kepada penerimanya.

“Bukan didiamkan. Itu proses sedang berjalan, tahapan untuk diserahkan,” kata Deni Kuncoro, Kepala Bidang Kepemudaan, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Tangerang kepada bantenpro.id, Selasa (23/03/2021).

Deni tak menjelaskan rinci proses yang dimaksud. Dia hanya menegaskan bahwa booth kedai kopi nantinya dipastikan akan diserahkan kepada DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Tangerang.

Tak cuma booth kedai kopi. Organisasi kepemudaan itu juga akan diberikan lengkap dengan peralatan dan perlengkapannya.

“Blender, mixer, pemanas, gelas dan lainnya,” kata Deni.

Deni mengaku tak hapal berapa dana APBD yang dibelanjakan untuk membeli kedai kopi tersebut. Penelusuran bantenpro.id, 13 peralatan dan perlengkapan kedai kopi jatah DPD KNPI Kota Tangerang ini dibeli dengan cara pengadaan langsung senilai Rp198.900.000.

Barangnya dipesan dari sebuah perusahaan penyedia yang beralamat di Jalan Pengayoman Utara, Kelurahan Buaran Indah, Kecamatan Tangerang. Perusahaan itu bergerak di bidang jasa konstruksi bangunan gedung dan jalan raya.

Kedai kopi ini memang sudah direncanakan sejak awal diperuntukkan untuk DPD KNPI Kota Tangerang. Dari pengamatan bantenpro.id, pada booth kedai kopi terlihat tulisan besar berbunyi Kopi Pemuda. Kemudian di sisi atas kanan dan kiri tertulis Dispora Kota Tangerang dan DPD KNPI Kota Tangerang.

Dalam rencana pengadaannya, Dispora mengalokasikan anggaran pengadaan peralatan dan perlengkapan kedai kopi pada APBD Perubahan 2020 ini tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dalam pelaksanaan pelatihan keterampilan.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Tangerang Sumarti mengatakan pihaknya menunggu laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Tangerang perihal penggunaan anggaran APBD sebelum mengeluarkan rekomendasi. Termasuk soal pengadaan kedai kopi ini.

“Boleh saja dinas melakukan pengadaan itu, tapi dilihat juga penggunaannya untuk apa,” kata Sumarti kepada bantenpro.id, Selasa (23/03/2021).

Sebagaimana diberitakan bantenpro.id, 13 kedai kopi ini sedianya diserahkan untuk DPD KNPI Kota Tangerang sejak dibeli dan diterima Pemerintah Kota Tangerang akhir Desember 2020.

Tetapi pengurus KNPI Kota Tangerang tak mau langsung menerimanya. Alasannya, ingin memastikan dulu pengadaan barang milik daerah yang kemudian diserahkan kepada organisasi pemuda ini tak bermasalah di kemudian hari. (mst/bpro)




Tinggalkan Balasan