Dana Hibah Diselidiki Jaksa, WH: Saya yang Melaporkan

bantenpro.id

bantenpro.id, Serang – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten sedang menyelidiki dugaan pemotongan dana hibah untuk pondok pesantren (ponpes) di Banten. Dugaan pemotongan dana hibah itu ternyata dilaporkan ke jaksa oleh Gubernur Banten Wahidin Halim.

Wahidin Halim mengaku geram karena banyak menerima informasi adanya kelompok yang ingin mengambil keuntungan dari bantuan itu.

Hibah senilai Rp117 miliar dari APBD 2020 ini diberikan untuk 3.000 lebih pesantren yang nilainya masing-masing Rp 30 juta.

Menurutnya, sejauh ini tidak ada keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat. Hanya sekelompok orang saja yang ingin merusak reputasinya sebagai Gubernur Banten.

“Yang melaporkan ke Kejati (Banten) saya, bagitu banyak informasi-informasi pemotongan. Saya itu yang melaporkan. Saya memerintahkan supaya jangan sampai ada yang memanfaatkan,” kata Wahidin kepada wartawan di Serang, dikutip bantenpro.id dari detikcom, Sabtu (10/4/2021).

Gubernur mengungkap bahwa hibah Pemprov itu ada yang memanfaatkan. Kelompok yang ia tidak bisa sebutkan spesifiknya itu diduga mengambil keuntungan dengan melakukan pemotongan.

“Kita belum tahu nilainya, ini membutuhkan kesungguhan gubernur dalam rangka membangun integritas,” ujarnya.

Alasan pelaporan oleh Pemprov bahwa hibahnya diduga jadi bancakan karena maraknya laporan masuk ke telinga gubernur. Isinya mulai dari laporan fiktif hingga ada pemotongan sekian rupiah ke pesantren. Mereka memanfaatkan saat ada proses validasi dan verifikasi ke setiap pesantren.

“Tapi di balik verifikasi dan validasi mungkin ada tangan kepentingan, minta bantuan kejaksaan polisi proses itu secara hukum,” ujarnya.

Pemprov juga memantau apakah dalam proses pemeriksaan di Kejati ada oknum yang terlibat. Yang jelas, kata dia, perkara ini masih dalam proses penyelidikan di kejaksaan.

“Kita lihat apakah pemeriksaan berikutnya ada oknumnya, kalau ada sikat,” ucapnya. (bpro)

 

Sumber:  detikcom




Tinggalkan Balasan