DPRD Dorong Penyederhanaan Birokrasi Dituntaskan Secepatnya

bantenpro.id

bantenpro.id, Tangerang – Parlemen daerah Kota Tangerang mendukung rencana penyederhanaan birokrasi yang merupakan program pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang meminta agar rencana penyederhanaan birokrasi dengan memangkas jabatan eselon III dan IV itu dituntaskan segera.

“Karena semangat dari penyederhanaan birokrasi ini kan sebenarnya untuk memudahkan birokrasi. Haknya pegawai juga tidak hilang dengan mereka menjadi pegawai dengan jabatan fungsional,” kata Ketua DPRD Kota Tangerang Gatot Wibowo kepada bantenpro.id, Selasa (25/05/2021).

Menurut Gatot, jika Pemerintah Kota Tangerang kebingungan dalam merespons perintah Presiden tersebut, sebaiknya cepat-cepat berkonsultasi atau meminta petunjuk teknis kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hal ini bertujuan agar program pemerintah tidak terhambat gara-gara kurang tanggapnya pemerintah daerah.

“Pemerintah daerah harus segera melakukan koordinasi, konsultasi, meminta arahan teknisnya untuk hal ini. Jangan sampai rencana ini malah menghambat pelayanan. Jadi kami mendorong Pemerintah Kota Tangerang untuk melakukan koordinasi dan konsultasi ke Pemerintah Pusat,” kata Gatot.

Pemerintah daerah, termasuk Pemkot Tangerang, telah diberi waktu untuk melakukan identifikasi pegawai yang akan terkena penghapusan jabatan eselon. Hal ini sesuai Surat Edaran (SE) dari Kementerian Dalam Negeri bernomor 130/1970/OTDA tentang Penyederhanaan Birokrasi pada Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Menurut Gatot, perampingan birokrasi ini juga dapat menghemat anggaran biaya belanja pegawai di pemerintah daerah.

“Kalau bicara menghemat, bisa. Cuma memang proses estafet regenerasi mungkin akhirnya yang berjalan lambat, seharusnya setelah usia 58 tahun pensiun menjadi diperpanjang 60 tahun,” ujarnya.

Dari hasil identifikasi jabatan yang sebelumnya dilakukan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, ada 260 jabatan struktural eselon IV di Pemkot Tangerang yang rencananya akan dialihfungsikan ke jabatan fungsional. Sejauh ini, ada 4 organisasi perangkat daerah (OPD) di Kota Tangerang yang tidak memiliki jabatan fungsional. Antara lain Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan, Dinas Perizinan dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik. (mst/bpro)

 




Tinggalkan Balasan