bantenpro.id, Banten – Ketua DPRD Provinsi Banten Andra Soni menilai ada keanehan atas mundurnya 20 pejabat eselon III dan IV Dinas Kesehatan Banten di tengah penyidikan kasus korupsi pengadaan masker.
Andra Soni menduga ada sesuatu yang tersembunyi dari gerakan mundur para pejabat dinas kesehatan tersebut. Melalui parlemen, dia berencana mengundang para pejabat itu untuk didengarkan pernyataannya secara langsung.
“Seorang yang ingin menjadi pejabat kan harus melalui proses panjang. Jadi aneh seorang yang sudah menjadi pejabat malah mengundurkan diri, apalagi di waktu dinas kesehatan sedang ada masalah. Apakah ini bentuk menghindar dari masalah atau bentuk lain yang perlu kita telusuri,” kata Andra Soni kepada bantenpro.id, Selasa (01/06/2021)
Dia menyayangkan terjadinya hal ini. Apalagi ujung-ujungnya pengajuan mundur para pejabat tersebut disambut dengan ancaman pemecatan dari Gubernur Banten Wahidin Halim.
“Saya sangat menyayangkan kejadian ini sehingga saya berharap agar permasalahan ini dapat diselesaikan dengan baik dan dalam waktu dekat kita akan melakukan komunikasi dengan pihak yang berkaitan dengan masalah ini, khususnya dinas kesehatan,” ujarnya.
Dia juga meminta adanya keluhan intimidasi yang dilakukan Kepala Dinas Kesehatan Banten Ati Pramudji juga perlu ditelusuri. Sebab, dalam surat pernyataan mundurnya tak dijelaskan secara gamblang bentuk intimidasi yang dimaksud. Sehingga, menurut Andra Soni, masih ada yang tersembunyi di balik pernyataan 20 pejabat tersebut.
“Ini yang harus kita telusuri, karena selama ini tidak pernah muncul, apa yang dimaksud intimidasi. Yang disayangkan munculnya justru saat ada kasus korupsi yang terungkap di dinas kesehatan, barulah permasalahan ini muncul dan perlu diklarifikasi, intimidasi apa yang dimaksud,” ucapnya.
Dia menyampaikan apabila intimidasi yang dimaksud 20 pejabat itu adalah intimidasi yang mengarah untuk melakukan tindakan kejahatan, maka ini menjadi suatu hal yang perlu diungkap bersama. (mst/bpro)
