bantenpro.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pemerintah daerah (pemda) untuk memasukkan risiko bencana ke dalam rencana pembangunan, sehingga jelas lokasi yang rawan bencana dan tidak boleh untuk didirikan bangunan.
Hal tersebut disampaikan oleh Jokowi pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanggulangan Bencana Tahun 2023, di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (02/03/2023).
“Daerah itu harus memasukkan risiko bencana dalam rencana pembangunannya, dalam rencana investasinya. Ada perencanaannya, sehingga jelas di mana tempat yang boleh dibangun, di mana tempat yang tidak boleh dibangun,” ujar Presiden dikutip bantenpro.id dari pernyataan tertulis di laman setkab.go.id.
Jokowi juga menyinggung soal permukiman dan bangunan yang masih banyak didirikan di kawasan tepi sungai yang banjir setiap tahun. Ia lantas mempertanyakan fungsi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) saat mengimplementasikan kebijakan perencanaan pembangunan di lapangan.
“Enggak bisa jelas-jelas ada sungai yang setiap tahun banjir di pinggirnya malah kemeriyek (berkumpul ramai) bangunan-bangunan, berbondong-bondong malah didirikan bangunan di situ dan dibiarkan,” ujar Jokowi.
“Ini yang sering saya lihat di lapangan. Itu tiap hari saya lihat di lapangan. Bappeda itu apa gunanya? Bappeda itu perencanaan tetapi kadang sudah ada perencanaan tapi implementasi pelaksanaan di lapangan tidak diawasi, tidak dikontrol dan monitor. Kelemahan kita ada di situ,” ujar Presiden. (bpro)
