Menu

Mode Gelap

Nasional · 10 Feb 2024 13:11 WIB

8 Potensi Kecurangan dalam E-Katalog


 8 Potensi Kecurangan dalam E-Katalog Perbesar

bantenpro.id – Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis hasil temuan penelitian terkait potensi kecurangan dalam pengadaan barang/jasa dengan metode e-katalog atau e-purchasing yang digunakan oleh pemerintah. Penelitian ini menganalisis risiko kecurangan dalam dua hal yaitu tahap memasukkan komoditas ke dalam e-katalog, dan tahap pembelian barang melalui metode negosiasi harga.

Metode penelitian yang digunakan oleh ICW menggunakan dua pendekatan. Pertama, studi literatur untuk mengumpulkan informasi dan data yang relevan terkait proses pengadaan barang/jasa dengan metode e-purchasing. Kedua, wawancara dan diskusi kelompok terfokus (FGD) dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk mengonfirmasi proses pengadaan dan menggali potensi kecurangan yang pernah terjadi.

Berdasarkan dokumen publikasi hasil penelitian ICW yang diterima bantenpro.id, Sabtu (10/02/2024), diketahui terdapat delapan potensi kecurangan yang dapat muncul dalam proses e-purchasing. Potensi kecurangan tersebut antara lain:

Pertama, adanya persekongkolan antara penyedia di katalog elektronik dengan pejabat pembuat paket (PP/PPK) untuk pengaturan harga. Persekongkolan yang dimaksud adalah adanya komunikasi yang dilakukan oleh PP/PPK -selaku pihak yang membuat paket di dalam sistem katalog elektronik- dengan penyedia. Pengaturan harga tersebut timbul dari intensi untuk memperkaya diri sendiri atau pihak penyedia.

Kedua, PP/PPK saat memproses paket dengan fitur negosiasi tidak melakukan negosiasi. Hal ini akan meningkatkan anggaran belanja sehingga berpotensi menimbulkan pemborosan keuangan negara. Dalam sistem katalog elektronik harga yang ditawarkan oleh penyedia merupakan harga termahal.

Ketiga, adanya potensi persekongkolan yang dilakukan oleh PP/PPK kepada penyedia saat proses transaksi dengan modus “biaya klik”. Saat proses pemilihan barang, PP/PPK berwenang untuk memilih barang berdasarkan kebutuhan. Agar barang dapat dibeli, maka PP/PPK meminta “biaya klik” kepada penyedia atau penyedia memberikan suap kepada PP/PPK sebagai imbalan karena sudah membeli barang tersebut.

Keempat, adanya potensi PPK tidak melakukan pemeriksaan terhadap barang yang dikirimkan oleh distributor. Akibatnya, barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditawarkan oleh distributor di dalam sistem katalog elektronik

Kelima, adanya ongkos kirim fiktif yang diatur antara penyedia dan PP/PPK. Ongkos kirim yang diterima oleh penyedia akan diberikan kepada PP/PPK saat mengambil barang ke lokasi penyedia.

Keenam, persekongkolan dalam pengaturan ongkos kirim. Selisih nilai ongkos kirim diberikan kepada PP/PPK oleh penyedia. Caranya, pada saat melakukan proses pembelian, PP/PPK berkomunikasi dengan pihak penyedia untuk mengirimkan barang ke lokasi yang bukan merupakan lokasi dibutuhkannya barang.

Misal, PP/PPK Kabupaten X membeli barang kepada penyedia melalui katalog elektronik. PP/PPK meminta penyedia untuk mengatur pengiriman barang ke Kota Y. Lokasi penyedia lebih dekat ke Kabupaten X dibanding Kota Y. Kesepakatan yang dibuat adalah bahwa selisih ongkos kirim akan diberikan kepada PP/PPK oleh penyedia

Ketujuh, K/L/PD mendorong penyedia untuk memasukan barang ke katalog elektronik agar dapat dibeli oleh masing-masing institusi. Namun pembelian barang tersebut hanya terjadi satu kali, kemudian barang tersebut tidak pernah dibeli oleh institusi manapun.

Kedelapan, PP/PPK memilih barang bukan harga yang termurah. Dalam sistem katalog elektronik apabila ada suatu barang dengan jenis yang sama dan memiliki pilihan lebih dari satu, maka PP/PPK harus memilih barang dengan harga yang termurah sesuai dengan kebutuhan.

Dalam merespons temuan tersebut, ICW merekomendasikan beberapa tindakan. Pertama, LKPP harus segera mempublikasikan data transaksi e-purchasing pada setiap Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah. Kedua, LKPP perlu membuat satu kanal publik untuk pemantauan terhadap proses verifikasi dan pencantuman produk dalam katalog elektronik untuk mencegah persekongkolan.

Ketiga, proses verifikasi penyelesaian paket harus dilengkapi dengan mekanisme pemeriksaan kesesuaian barang/jasa yang dikirimkan dengan spesifikasi di katalog elektronik. Terakhir, LKPP harus memastikan bahwa ruang komunikasi antara PP/PPK dengan penyedia terekam dalam sistem, sehingga potensi suap-menyuap dapat diminimalisir. (rian)

Artikel ini telah dibaca 39 kali

badge-check

Jurnalis

Baca Lainnya

Mudik Gratis Kemenhub 2024: Pendaftaran Jalur Darat Dibuka 5 Maret

2 Maret 2024 - 01:56 WIB

Pangkat Bintang Empat di Pundaknya, Prabowo Bilang: Kayaknya Berat, Ya

28 Februari 2024 - 11:30 WIB

Prabowo Subianto Terima Kenaikan Pangkat Istimewa dari Presiden Jokowi

28 Februari 2024 - 10:56 WIB

Tito Karnavian Ungkap Kinerja Selama Menjabat Sebagai Plt. Menko Polhukam

21 Februari 2024 - 23:19 WIB

AHY Jadi Menteri ATR, Hadi Menko Polhukam

21 Februari 2024 - 17:34 WIB

Astra Life Luncurkan AVA Group Medical Protection: Asuransi Kesehatan Terjangkau untuk Karyawan

12 September 2023 - 23:37 WIB

Trending di Nasional